Minggu, 31 Maret 2019

Legislatif Dinilai Tidak Optimal, Lahirkan Gerakan #PecatDPR



BERITAKIUKIU - Legislatif Dinilai Tidak Optimal - Partisipasi minimum yang tercermin dalam sidang penutupan paripurna DPR-RI, menimbulkan keraguan rakyat untuk kembali memilih anggota DPR yang tidak maksimal menjalankan tugasnya. Hanya sekitar 299 orang yang hadir dari jumlah 560 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen para anggota DPR terhadap kelembagaan Legislatif.

Di tengah menurunnya komitmen para anggota DPR RI, lahir gerakan #PecatDPR. Penggagas gerakan ini, Abi Rekso menjelaskan, sikap anggota DPR kita saat ini menjadi problem dalam kualitas demokrasi kita.

Dia tidak ingin menuding-nuding anggota DPR yang malas, ataupun dari partai mana. Problem ini ada diseluruh partai politik yang kini duduk di Parlemen.

"Saya berdiskusi dengan teman-teman di daerah, di Sumut, di Jabar, di Sulsel, juga di Jatim. Mereka memiliki kekecewaan yang serupa. Merasa aspirasinya tidak diperjuangkan dengan gigih di Senayan. Saya menangkap mereka memiliki fungsi kontrol yang langsung terhadap anggota DPR yang dipilihnya" katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3).

Dia mengungkapkan, gerakan ini merupakan upaya menyuarakan pandangan pribadinya. Gerakan ini lahir karena dua faktor utama.

Pertama, faktor pandangan kekecewaan masyarakat di beberapa daerah yang ditemuinya. Kedua, problem analisis yang selama ini direkomendasikan oleh lembaga-lembaga kredibel seperti Perludem, ICW dan Formappi.

"Artinya mendorong publik untuk tidak lagi memilih Anggota DPR dari jajaran kabupaten hingga nasional, yang terjerat kasus korupsi, minim komitmen legislasi, serta tidak menjadi artikulator kepentingan pemilihnya. Kita juga menggalang dukungan melalui akun Tweeter @PecatDPR dan Fans Page Pecat DPR," jelas Abi.

Dia menyakini Perludem, ICW dan Formappi adalah salah satu lembaga dari sekian banyak yang tidak memiliki kepentingan atas suksesi elektoral Capres, Parpol atau Caleg. Sebagai inisiator gerakan #PecatDPR dirinya berorientasi kualitas DPR yang lebih optimal. Dan masyarakat sebagai pemilih lebih sadar untuk menghindari oknum-oknum caleg yang tidak kredibel.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar